Puluhan orang muda Papua berdiri di seputaran Tugu Kujang
Bogor, Jawa Barat pada Senin, 20 Maret 2017. Mereka adalah mahasiswa Papua yang sedang kuliah di
Bogor dan sekitarnya. Para mahasiswa itu melakukan aksi damai tutup PT.
Freeport Indonesia dan mendesak pada negara agar hak menentukan nasib sendiri
rakyat Papua segera dipenuhi. Aksi damai yang menyuarakan polemik PT. Freeport
dan dampak-dampak buruknya bagi rakyat Papua itu, tak seriuh demo kontroversi
kendaraan umum angkot dan ojek tradisional Vs online di Bogor. Begitu juga reaksi dari aparat keamanan dan
pemerintah.
Mahasiwa Papua yang aksi di seputaran icon Kota Seribu Angkot itu
hanya segelintir, kesepian di antara kemacetan pusat kota Bogor. Megaphone
tidak riuh, di antara mereka membawa poster-poster ukuran sedang bertuliskan
“Tutup Freeport”. Namun, persatuan dan semangat perlawanan mereka menggelora. Saya
melihat optimisme dalam kepalan tangan kiri dan sorot mata mereka yang menyala.
Di waktu yang sama di beberapa kota di Indonesia bagian Barat,
ratusan mahasiswa juga sedang menyuarakan tuntutan yang sama. Begitu juga di
belahan bumi Timur, di hari yang sama pada beberapa titik kota di Papua dan
Papua Barat, ratusan mahasiswa meneriakkan suara rakyat Papua. Tidak berhenti
di hari itu. Para mahasiswa yang mengatasnamakan dirinya sebagai Front
Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport (FPM-TF) tersebut, akan kembali bergerak pada Jum’at, 7 April 2017.
50
tahun silam, pada Jum’at 7 April 1967, Pemerintah Indonesia bersama PT. Freeport
menandatangani Kontrak Karya operasi perusahaan raksasa dari Amerika Serikat itu
untuk massa 30 tahun berproduksi di Papua. Sepanjang 50 tahun itu pula,
kekayaan sumber daya alam Papua terus dikeruk. Dampak
buruk pencemaran lingkungan terus terjadi. Budaya
dan identitas suku-suku asli perlahan tergerus. Berbagai kepentingan elite
politik, pemodal, kaum penebeng atau benalu yang hanya memikirkan perut sendiri
dan golongannya saling bergulat, bermafia, guna memperlancar dan mencapai
tujuannya. Kasus “Papa minta saham” pada 2015 menjadi salah satu bukti nyata
permufakatan jahat itu. Pada 2015, PT. Freeport sudah mulai meminta kepastian
perpanjangan kontrak pada Pemerintah Indonesia. Sebenarnya masa kontrak itu
baru akan berakhir di 2021. Pada 2015 itulah, “suara Papa minta saham”
berhembus. Meskipun kasus palak memalak, jatah-menjatahi, sudah seperti siklus
yang selalu hadir menjelang kontrak baru antara Pemerintah Indonesia dan PT.
Freeport. Atau siklus periodik jangka pendek.
Bagi
rakyat Papua, kasus Papa minta saham bukan hal baru. Penandatanganan Kontrak
Karya pada 7 April 1967 silam itu menjadi salah satu pintu
masuk berbagai bentuk ketidakadilan terhadap rakyat Papua hingga kini. Konflik horizontal
yang kerap kali berakhir hilangnya banyak nyawa
sering terjadi di sekitaran Timika. Timbul pula masalah-masalah sosial yang
melingkupinya. Itu semua bersumber dari polemik keberadaan PT. Freeport.
Disamping
itu terjadi pula konflik vertical. Megawati Soekarnoputri, Presiden Indonesia
saat itu, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 63/2004 tentang Pengamanan Alat
Vital Negara. Lalu berdasarkan Inpres itu, pemerintah dan PT. Freeport
mengalihkan tanggungjawab pengamanan PT. Freeport dari militer (Tentara
Nasional Indonesia) ke Polri pada 4 Juli 2006. Sejumlah 600 personil Brimob
dari Mabes Polri Kelapa Dua Jakarta secara khusus diturunkan untuk kepentingan
tersebut. Pendekatan keamanan itu juga tidak asing lagi bagi rakyat Papua. Siapa
memberontak, nyawa taruhannya.
Para
penduduk suku asli, Mama-mama di sekitaran Timika, tidak
merasakan dampak baik adanya PT. Freeport. PT. Freeport, tak dapat dipungkiri
memberikan kontribusi besar bagi negara dan perekonomian nasional. Tapi tidak
bagi kesejahteraan rakyat Papua. Berapa persen yang
masuk untuk sebesar-besar hajat hidup rakyat Papua? Bagi pemenuhan hak atas
akses sumber
daya alam untuk kesejahteraan rakyat? Orang
Asli Papua yang bekerja di Freeport tak lain telah menjadi pahlawan devisa.
Namun, mereka dan keluarganya pun tak kunjung merasakan sejahtera. The New York
Times pernah memberitakan, berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka temukan
dalam investigasi lapangan selama berbulan-bulan, sejak 1998-2004 PT. Freeport memberikan hampir
20 juta dolar kepada para petinggi Polri dan Militer Indonesia beserta unit-unitnya.
Rakyat
Papua, khususnya masyarakat adat di seputaran PT. Freeport juga menanggung
derita lain sebagai dampak buruknya lingkungan akibat beroperasinya PT.
Freeport. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan tentang dampak buruk itu.
SKP Jayapura misalnya, menuliskan dalam Memoria Passionis Papua, operasi PT. Freeport telah
mengakibatkan terjadinya hujan asam, dari tahun ke tahun luasan es abadi di Puncak
Cartenz berkurang, air sungai tercemar serta terbentuknya pengendapan lumpur
yang berlebihan di muara-muara sungai. Semua itu membawa dampak yang buruk,
khususnya bagi tujuh suku penduduk asli yang berdiam di sekitaran beroperasinya
PT. Freeport.
“FPM-TF melihat polemik Izin Usaha
Pertambangan Khusus (IUPK) dan Kontrak Karya merupakan sebuah konflik nasional
yang tidak menguntungkan rakyat Papua. Sebab rakyat Papua hanya menjadi objek
keserakahan negara dan pemilik modal. Sehingga sejak dibentuknya FPM-TF, kami
terus komitmen untuk mengawal tuntutan: Tutup PT. Freeport dan Penuhi Hak
Penentuan Nasib Sendiri”, tulis Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport
dalam press releasenya tertanggal 27 Maret
2017.
Pada
Januari 2017 Pemerintahan Jokowi-JK menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2017. Peraturan Menteri ini mengatur izin
ekspor konsentrat. Menurut peraturan ini, PT. Freeport tidak dapat melakukan
aktivitas ekspor, sebab status izin usahanya yang masih Kontrak Karya.
Sementara Permen No 6 Th 2017 itu hanya mengizinkan ekspor bagi perusahaan
dengan status Izin Usaha Pertambangan Khusus. Peraturan itu membuat PT.Freeport
mengambil langkah-langkah tegas dan putusan cepat. Tentu ia tidak mau rugi.
Begitu juga pihak-pihak yang diuntungkan oleh Freeport.
“Pemerintah Daerah Papua selama ini giat
meminta jatah saham PT. Freeport, bahkan mendesak Presiden Direktur Freeport
harus orang Papua. FPM-TF menilai itu sebagai permintaan yang salah kaprah dan
tidak menjawab persoalan. Bahkan permintaan-permintaan Gubernur Papua selama
ini terkesan hanya untuk kepentingan elit politik di Papua, bukan kepentingan
rakyat”, tulis Yason Ngelia, Jefry Wenda, Teko Kogoya, Claos Pepuho, dan
Nelius Wenda dalam press releasnya
mewakili FPM-TF.
Yason, Jefry, Teko, Claos, dan Nelius adalah tokoh muda
gerakan mahasiswa Papua. FPM-TF digawangi oleh lima organisasi gerakan yang
mereka pimpin. Yason merupakan Sekjen Gerakan Mahasiswa Pemuda & Rakyat
Papua atau GempaR-Papua. Teko, Ketua Umum Forum Independen Mahasiswa atau FIM.
Sejak kelahirannya, GempaR-Papua dan FIM menjadi organisasi gerakan yang cukup
bertaring dalam beraksi dan menyuarakan ketidakadilan yang terus menimpa rakyat
Papua. Mereka menjadi mitra strategis beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
advokasi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, maupun dalam
mengkampanyekan penghormatan terhadapa nilai-nilai kemanusiaan di Tanah Papua.
Sementara Jefry, adalah Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua. Aliansi ini lahir sejak 19 tahun silam. Claos ketua umum SONAMAPA, dan Nelius Wenda adalah Presiden Mahasiswa BEM Universitas Sains dan Teknologi.
“Apa yang kami suarakan dalam aksi-aksi kami
merupakan suara rakyat Papua. Sebagai sebuah front taktis kami menyuarakan
aspirasi rakyat Papua dalam polemik PT. Freeport. Penutupan PT. Freeport dan
diberikannya hak penentuan nasib sendiri merupakan solusi paling manusiawi dan
berkeadilan kepada rakyat Papua yang telah dijarah Sumber Daya Alamnya selama
50 tahun lamanya”, kata Yason Ngelia.
Seperti
Tanah Papua, yang didaku sebagai Ibu kandung – rahim kehidupan bagi rakyat
Papua, maka rakyat adalah Ibu kandung bagi para mahasiswa. Paradigma kerakyatan
telah menghantarkan gerakan mahasiswa pada aksi-aksi nyata di jalanan melawan
sistem pemerintahan yang menindas dan
merobohkan kekuasaan yang tirani.
Sejarah
reformasi 1998 di Indonesia tak lepas dari peran gerakan mahasiswa. Kemerdekaan
dan kebebasan dalam berbagai ruang kehidupan akhirnya sempat dirasakan bersama
mahasiswa dan rakyat sebagai buah dari perjuangan. Namun tidak bagi mahasiswa
dan rakyat Papua. Kebebasan dan kemerdekaan
masih impian dan cita-cita. Angin kebebasan dan perubahan berhembus sangat sepoi hampir di seluruh Tanah Papua. Hingga kini rezim
represif, militeristik, otoriter, dan sejenisnya masih sangat kental dalam hembusan angin itu. Kapitalisme global yang
mengonggok dalam polemik PT. Freeport merupakan satu tantangan besar bagi gerakan
rakyat dan mahasiswa Papua. 50 tahun beroperasi telah menggulirkan
masalah-masalah akut bagi rakyat Papua, khususnya suku-suku asli di sekitar PT.
Freeport. Masalah yang dibiarkan memborok, menjadi luka yang menganga.
Di
lain sisi, jangan pula tutup mata, penangkapan dan pemenjaraan terhadap
demonstran masih terus terjadi di Papua. Yason Ngelia adalah salah satu korban
dari rezim itu. Pada 2013, ia menjadi sasaran aparat kepolisian. Yason
ditangkap dan ditahan (disertai penganiayaan) selama tiga bulan. Ia dibui
karena menyuarakan penolakan terhadap Otsus Plus. Puluhan demonstran ditangkap
waktu itu. Namun hanya Yason yang ditahan. Aparat memandang
GempaR-Papua sebagai gerakan anti nasionalis.
Kebebasan
berserikat dan berkumpul hingga kini masih sangat dibatasi. Stigma separatis,
makar, menjadi alat penguasa dalam memasung mereka. Belum lagi kebebasan pers.
Proses demokratisasi di Tanah Papua rapuh sekali, sebab negara sendiri yang
telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi itu. Apa yang terjadi di Indonesia pada
rezim Orde Baru, semua masih dan sedang dirasakan oleh mahasiswa dan rakyat
Papua.
Gerakan
mahasiswa yang menuntut tutup PT. Freeport
dan penuhi hak menentukan nasib sendiri sebagaimana diserukan oleh FPM-TF itu
sendiri bukan gerakan dan tuntutan kemarin sore. Gerakan Mahasiswa Papua telah
lama menyuarakan tuntutan rakyat itu.
Dari generasi ke generasi, dari rezim ke rezim pemerintahan Indonesia. Bersuara
untuk kehidupan rakyat yang bermartabat dan beridentitas, dihormati dan
dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia.
Sementara
itu di sebagian wilayah Indonesia lainnya, sebagian besar mahasiswanya masih
terbuai dengan atmosfir kebebasan dan kemerdekaan reformasi. Padahal, rezim
represif, otoriter, kapitalis, dan imperialis sedang dan sudah mewujud dalam
bentuk dan gaya baru. Termasuk dalam sistem pendidikan tinggi dimana mereka
bernaung. Mahasiswa tak lagi mengabdikan diri pada kepentingan rakyat. Mereka berkelindan
dalam dunia yang apatis. Dalam hal ini, mahasiswa Indonesia dapat berkaca, dan belajar
pada gerakan-gerakan mahasiswa Papua yang hingga kini masih terus berada di
barisan terdepan untuk suara rakyat, suara menuntut pemenuhan hak menentukan
nasib sendiri dan tutup PT. Freeport, agar bebas dan merdeka dalam semua aspek
kehidupan dan penikmatan hak-hak dasar.
Dalam
kasus semen Kendeng, pada Maret 2017 ini gerakan cor kaki oleh Ibu-Ibu Petani
Kendeng dan sejumlah aktivis mestinya menjadi lonceng bagi mahasiswa Indonesia
untuk bereaksi, beraksi merapatkan barisan (meski perjuangan ini juga bukan
perjuangan kemarin sore). Ada, namun hanya segelintir. Justru solidaritas
datang dari Aliansi Mahasiswa Papua. Beberapa mereka hadir dan turut ambil
bagian melakukan aksi cor kaki pada Senin 27 Maret 2017 di depan istana negara
Jakarta.
Kawan
saya, Mey dari Boven Digoel yang bersuku Asmat terheran-heran, saat ia
bergabung ke depan istana Jakarta untuk bersimpati pada petani Kendeng dalam
aksi cor kaki, beberapa mahasiswa berjaket almamater mendekatinya. Lalu mereka
bertanya ke Mey, Ibu-ibu itu kenapa? Mereka dari mana? Kemudian serentetan
pertanyaan itu diakhir dengan lontaran, “aduh kasihan?”
“Ah, yang kasihan itu mereka thoo?! Mereka
thu mahasiswa hidup di mana kaa, sampai tidak tahu. Sa kira mau tanya apa”,
cerita Mey pada saya.
Sebagai
bagian dari gerakan rakyat, mengharuskan mahasiswa terus berkomunikasi,
berdampingan sedekat mungkin, dan menyatu dengan ibu kandungnya: rakyat.
Melalui relasi seperti itu, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, mengerti
betul, dan menyuarakan kepedihan rakyat seutuhnya karena kesewenangan kekuasaan.
Sehingga tuntutan-tuntutan dan aspirasi yang disuarakan oleh gerakan mahasiswa
dalam aksi-aksi perlawanan dapat membawa ke arah perubahan yang dikehendaki
rakyat.
“Oleh karena itu, kami (FPM-TF)
menyerukan kepada seluruh mahasiswa Papua di seluruh Indonesia, di seluruh
Papua, untuk melakukan aksi serentak melawan imperialisme dan kapitalisme
global yang telah menjarah Sumber Daya Alam Papua selama 50 tahun ini. Juga
kepada media/ jurnalis untuk memonitoring, meliput aksi serentak di seluruh
Indonesia, di seluruh Papua ini dan memberitakannya kepada publik secara
berimbang, sehingga pers benar-benar dapat menjalankan fungsinya”,
pungkas Yason, Jefry, Teko, Claos, dan Nelius dalam press releasnya mewakili FPM-TF.
Lima orang muda Papua itu
mengajak mahasiswa Papua untuk bergerak serentak pada Jum’at 7 April 2017 di titik kota masing-masing dalam gerakan aksi damai tutup PT.
Freeport dan penuhi hak menentukan nasib sendiri.
Aparat keamanan dan TNI jangan melihat dan bersikap anti
(represif) terhadap gerakan-gerakan yang menyuarakan “Tutup Freeport dan Penuhi
Hak atas Menentukan Nasib Sendiri”. Penentuan nasib
sendiri merupakan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan,
selain partisipasi politik tentunya. Hak menentukan nasib sendiri memuat pula
aspek ekonomi yaitu secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alamnya
sendiri, tidak dirampas hak-hak mereka atas sumber-sumber penghidupannya
sendiri. “Tutup Freeport!”, berarti rakyat Papua tidak perlu Freeport.
Beberapa waktu lalu, Jokowi menerima perwakilan korban
Semen Kendeng dan aktivis pendamping. Hingga kini ia belum menemui para korban
yang melakukan aksi cor semen di depan istana negara Jakarta.
Pemerintahan Jokowi-JK jarang gegabah dalam mengambil
keputusan-keputusan dalam banyak aspek. Apalagi dalam upaya-upayanya mendekatkan
diri pada rakyat; tampak cerdas, manis, dan membumi. Ya
memang, keputusan-keputusan dan tindakannya bermuatan politis. Dalam
polemik PT. Freeport ini Pemerintahan Jokowi-JK tidak bisa ambil keputusan
tanpa melibatkan dan mendengar suara rakyat Papua. Suara suku-suku asli Papua
yang terdampak langsung beroperasinya Freeport, yang juga didengungkan
oleh gerakan mahasiswa Front Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport harus didengar.
Gerakan ini harus mendapat banyak dukungan. Solidaritas
sebagai anak bangsa yang senasib, akan menjadi amunisi kekuatan dan keberanian
melawan ketidakadilan. Saya berharap, pada Jum’at 7 April 2017
mendatang jumlah mahasiswa yang turun ke jalan di Bogor sudah berlipat ganda.
Lebih banyak dari aksi damai 20 Maret 2017. Sejarah bangsa-bangsa
di dunia, dan Indonesia menorehkan, tak pernah ada yang sia-sia begitu saja dalam
perlawanan menegakan keadilan untuk rakyat yang ditindas serta perjuangan
merebut kemerdekaan dan kebebasan.
Bogor, 28 Maret 2017
Tidak ada komentar:
Posting Komentar